Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Terbaru

Contoh surat keputusan kepala desa menjadi penanda penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Bagai roda yang menggerakkan sebuah mesin, surat keputusan ini mengesahkan kebijakan dan tindakan yang diambil demi kesejahteraan warga. Dalam untaian kata-kata yang terstruktur, surat ini merangkum kehendak kepala desa, mengikat hukum, dan menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran aparatur desa. Dengan demikian, contoh surat keputusan kepala desa tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga simbol otoritas dan komitmen terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa.

Definisi Surat Keputusan Kepala Desa

Surat Keputusan Kepala Desa (SKK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Desa sebagai otoritas tertinggi di tingkat desa. SKK memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi seluruh warga desa, perangkat desa, dan instansi terkait. Setiap SKK harus disusun dengan cermat, memenuhi persyaratan administratif, dan memuat informasi yang jelas dan tepat.

Unsur-unsur Surat Keputusan Kepala Desa

SKK terdiri dari beberapa unsur pokok, di antaranya:

• Kop surat yang memuat lambang desa, nama desa, dan alamat desa.
• Nomor dan tanggal surat.
• Perihal yang memuat ringkasan isi surat.
• Pembukaan yang berisi dasar hukum dan pertimbangan pengambilan keputusan.
• Isi SKK yang memuat keputusan yang diambil secara jelas dan rinci.
• Penutup yang memuat ucapan terima kasih atau harapan dari Kepala Desa.
• Tanda tangan dan nama Kepala Desa.

Jenis-jenis Surat Keputusan Kepala Desa

Berdasarkan sifat dan tujuannya, SKK dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

• SKK Administratif: Berkaitan dengan pengaturan urusan internal desa, seperti pembentukan panitia, pengelolaan aset desa, dan penetapan peraturan desa.
• SKK Teknis: Memuat petunjuk pelaksanaan atau teknis dari suatu kegiatan atau program di desa.
• SKK Pemberian Izin: Memberikan izin atau persetujuan kepada warga desa atau pihak lain untuk melakukan kegiatan tertentu di wilayah desa.
• SKK Sanksi: Menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran terhadap peraturan desa.

Jenis-jenis Surat Keputusan Kepala Desa

Surat keputusan kepala desa merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh kepala desa sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Surat keputusan ini memiliki beberapa jenis, antara lain:

Surat Keputusan Penetapan

Surat keputusan ini memuat penetapan atau keputusan kepala desa tentang suatu hal tertentu, seperti penetapan peraturan desa, penetapan struktur organisasi pemerintah desa, atau penetapan pejabat sementara.

Penjelasan Lanjutan

Surat keputusan penetapan biasanya diterbitkan setelah melalui proses pertimbangan dan pengkajian yang matang. Surat keputusan ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait. Dalam menyusun surat keputusan penetapan, kepala desa harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

• Dasar hukum penerbitan surat keputusan, misalnya peraturan perundang-undangan yang relevan.
• Tujuan dan maksud penerbitan surat keputusan harus jelas dan terukur.

li>Isi surat keputusan harus sistematis, logis, dan mudah dipahami.

• Surat keputusan harus ditandatangani oleh kepala desa dan dibubuhi stempel resmi pemerintah desa.

Tata Cara Penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa

Penulisan Surat Keputusan Kepala Desa (SK Kades) merupakan tugas penting yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang baik mengenai tata cara penyusunannya. Berikut adalah panduan komprehensif yang akan memandu Anda dalam menyusun SK Kades yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kop Surat

Kop surat merupakan bagian penting dari SK Kades, yang memuat identitas resmi Desa. Kop surat harus mencantumkan informasi berikut:

• Nama Desa
• Logo Desa (jika ada)
• Alamat Desa
• Nomor Telepon/Faks Desa
• Alamat Email Desa (jika ada)
• Website Desa (jika ada)

2. Nomor dan Tanggal SK

Nomor SK Kades adalah identitas unik yang membedakannya dari SK lainnya. Nomor SK terdiri dari tiga bagian, yaitu:

• Kode Desa (4 digit)
• Tahun Anggaran (4 digit)
• Nomor Urut SK (3 digit)

Contoh: 12341234001 merupakan SK Kades dengan Kode Desa 1234, Tahun Anggaran 2023, dan Nomor Urut SK 001.

Tanggal SK adalah tanggal diterbitkannya SK Kades, yang ditulis dengan format “Hari, Tanggal Bulan Tahun”.

3. Judul SK

Judul SK Kades merupakan ringkasan singkat dari isi SK. Judul SK harus jelas, padat, dan mencerminkan topik utama SK. Judul SK dapat diawali dengan kata “Tentang” atau “Menetapkan”.

Contoh:

• Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 2024-2028
• Menetapkan Pembebasan Biaya Retribusi Pasar Selama Pandemi COVID-19

Untuk membuat judul SK yang lebih spesifik, Anda dapat menambahkan informasi tambahan pada bagian akhir judul. Misalnya:

• Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 2024-2028, dengan Susunan Personel sebagai Berikut:
• Menetapkan Pembebasan Biaya Retribusi Pasar Selama Pandemi COVID-19, dengan Ketentuan sebagai Berikut:

Contoh Surat Keputusan Kepala Desa: Pengangkatan Perangkat Desa

Dengan ini kami mengangkat Saudara/i [Nama Perangkat Desa] dengan Nomor Induk Kependudukan [NIK] [Nomor NIK] sebagai Perangkat Desa [Nama Desa] dengan jabatan [Nama Jabatan] terhitung sejak [Tanggal Efektif] hingga [Tanggal Berakhir Masa Jabatan] (jika ada).

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Saudara/i [Nama Perangkat Desa] diberi kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. [Kewenangan dan Tanggung Jawab 1]
2. [Kewenangan dan Tanggung Jawab 2]
3. [Kewenangan dan Tanggung Jawab 3]

Jabatan Fungsional

Saudara/i [Nama Perangkat Desa] akan menduduki Jabatan Fungsional [Nama Jabatan Fungsional] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab

Adapun tugas, fungsi, dan tanggung jawab Jabatan Fungsional [Nama Jabatan Fungsional] adalah sebagai berikut:

1. [Tugas 1]
2. [Tugas 2]
3. [Tugas 3]
4. [Fungsi 1]
5. [Fungsi 2]
6. [Fungsi 3]
7. [Tanggung Jawab 1]
8. [Tanggung Jawab 2]
9. [Tanggung Jawab 3]

Gaji dan Tunjangan

Saudara/i [Nama Perangkat Desa] akan menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir Masa Jabatan

Masa jabatan Saudara/i [Nama Perangkat Desa] akan berakhir pada [Tanggal Berakhir Masa Jabatan] (jika ada) atau sampai diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Demikian keputusan ini kami buat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di [Nama Desa], [Tanggal Pembuatan]

KEPALA DESA [NAMA DESA]

[Nama Kepala Desa]

Contoh Surat Keputusan Kepala Desa: Pembentukan Panitia

Kepala Desa [Nama Desa] dengan ini memutuskan untuk membentuk Panitia [Nama Acara/Kegiatan] berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan

1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan [Nama Acara/Kegiatan], diperlukan pembentukan panitia penyelenggara yang efektif dan efisien.

2. Bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat dan tokoh masyarakat, perlu dibentuk Panitia [Nama Acara/Kegiatan] yang terdiri dari unsur-unsur yang representatif.

Ketetapan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini ditetapkan:

Pasal 1

Membentuk Panitia [Nama Acara/Kegiatan] dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab Panitia [Nama Acara/Kegiatan] adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan [Nama Acara/Kegiatan].
2. Mencari sumber-sumber pendanaan untuk penyelenggaraan [Nama Acara/Kegiatan].
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan [Nama Acara/Kegiatan] dengan pihak-pihak terkait.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan [Nama Acara/Kegiatan] kepada Kepala Desa.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan [Nama Acara/Kegiatan].

Pasal 3

Panitia [Nama Acara/Kegiatan] terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

• Ketua: [Nama Ketua]
• Wakil Ketua: [Nama Wakil Ketua]
• Sekretaris: [Nama Sekretaris]
• Bendahara: [Nama Bendahara]
• Anggota: [Nama-nama Anggota]

Pasal 4

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di [Nama Desa] pada [Tanggal Penetapan]

Kepala Desa [Nama Desa],

[Nama Kepala Desa]

**Contoh Surat Keputusan Kepala Desa: Pemberian Bantuan Sosial**

Dasar Hukum

Surat Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2011 tentang Program Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Bupati [Nama Kabupaten] Nomor [Nomor Peraturan] Tahun [Tahun] tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial.

Tujuan

Surat Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan sosial dan mengatur tata cara pemberian bantuan sosial di wilayah Desa [Nama Desa].

Penerima Bantuan

Penerima bantuan sosial adalah masyarakat Desa [Nama Desa] yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Fakir miskin berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah desa;
2. Tidak terdaftar sebagai Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
3. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Jenis Bantuan

Jenis bantuan sosial yang diberikan berupa:

1. Bantuan tunai;
2. Bantuan bahan makanan;
3. Bantuan kebutuhan dasar lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Nilai Bantuan

Nilai bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati [Nama Kabupaten] Nomor [Nomor Peraturan] Tahun [Tahun].

Tata Cara Pemberian

Tata cara pemberian bantuan sosial meliputi:

1. Pemerintah desa mengumumkan secara terbuka daftar penerima bantuan sosial;
2. Penerima bantuan sosial wajib melakukan pendaftaran di Kantor Desa [Nama Desa];
3. Pemerintah desa memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial;
4. Pemerintah desa mendistribusikan bantuan sosial kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat;
5. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
6. Pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial secara berkala.

Cara Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa

Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa merupakan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Usulan

Usulan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa dapat berasal dari internal pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, atau masyarakat desa yang memerlukan pengaturan atau penegasan dari Kepala Desa.

2. Telaah dan Analisis

Kepala Desa melakukan telaah dan analisis terhadap usulan yang masuk, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun administratif. Jika usulan dianggap layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Penyusunan Rancangan

Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk menyusun rancangan Surat Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan analisis. Rancangan Surat Keputusan Kepala Desa harus memuat unsur-unsur yang dipersyaratkan, seperti kop surat, nomor surat, tanggal pembuatan, perihal, menimbang, mengingat, memutuskan, dan ditetapkan.

4. Konsultasi dan Sinkronisasi

Jika diperlukan, Kepala Desa dapat melakukan konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, atau ahli hukum.

5. Penandatanganan

Setelah rancangan Surat Keputusan Kepala Desa rampung disusun dan dikonsultasikan, Kepala Desa menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa tersebut.

6. Pengundangan

Surat Keputusan Kepala Desa diundangkan oleh Kepala Desa dengan cara ditempelkan atau diumumkan di tempat-tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Pelaksanaan dan Pemantauan

Surat Keputusan Kepala Desa wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait. Kepala Desa juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa untuk memastikan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Tips Menyusun Surat Keputusan Kepala Desa yang Baik

Untuk menghasilkan Surat Keputusan Kepala Desa yang efektif dan sesuai ketentuan, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan:

Gunakan Bahasa Formal dan Jelas

Surat keputusan harus menggunakan bahasa yang formal dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hindari penggunaan istilah teknis atau singkatan yang tidak umum.

Tulis Judul yang Singkat dan Informatif

Judul surat keputusan harus cukup singkat dan informatif, sehingga mencerminkan isi surat. Judul harus disajikan dalam huruf kapital.

Cantumkan Tujuan dan Dasar Hukum

Dalam bagian awal surat keputusan, perlu dicantumkan tujuan dan dasar hukum pembuatannya. Tujuan surat keputusan harus jelas dan spesifik, sedangkan dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau surat keputusan sebelumnya yang relevan.

Jika Ada, Masukkan Bab-Bab dan Pasal-Pasal

Jika surat keputusan memuat banyak ketentuan, maka dapat dibagi menjadi bab-bab dan pasal-pasal. Pembagian ini membantu mengatur dan memudahkan pencarian informasi yang dicari.

Pastikan Penggunaan Huruf Kapital dan Penomoran yang Benar

Gunakan huruf kapital dan penomoran yang tepat untuk judul, bab, pasal, dan ayat dalam surat keputusan. Penomoran yang tepat memudahkan pembaca mengidentifikasi dan merujuk pada bagian-bagian tertentu.

Tuliskan Tanggal dan Tanda Tangan Kepala Desa

Surat keputusan harus mencantumkan tanggal pembuatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Tanda tangan berfungsi sebagai pengesahan atas surat keputusan tersebut.

Gunakan Kop Surat Resmi Pemerintah Desa

Surat keputusan harus menggunakan kop surat resmi Pemerintah Desa. Kop surat berisi informasi penting seperti nama desa, alamat, nomor telepon, dan logo desa.

Sebagai kesimpulan, contoh surat keputusan kepala desa menjadi instrumen krusial dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efektif. Dokumen ini memandu berbagai aspek administrasi desa, mulai dari pembentukan perangkat desa hingga penetapan kebijakan publik. Dengan memahami format dan isi surat keputusan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, dan prosedur terkait pengambilan keputusan di tingkat desa. Kejelasan dan keterbukaan dalam penyusunan surat keputusan kepala desa sangat penting untuk membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan aspiratif.