Contoh surat permohonan pembetulan pbb, sebuah dokumen esensial dalam dunia perpajakan, menjadi tonggak penting bagi pemilik properti yang menghadapi ketidakakuratan dalam tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kesalahan administratif atau teknis dapat diatasi dengan permohonan pembetulan yang tepat, yang berfungsi sebagai suara bagi para pembayar pajak untuk mengoreksi ketidaksesuaian dan memastikan keadilan dalam kontribusi mereka terhadap kas negara.
Struktur Surat Permohonan Pembetulan PBB
Struktur surat permohonan pembetulan PBB umumnya terdiri dari beberapa bagian berikut:
- Kepala Surat
- Tanggal Surat
- Nomor Surat
- Lampiran
- Perihal
- Kepada Yth.
- Di Tempat
- Salam Pembuka
- Isi Surat
- Salam Penutup
- Tanda Tangan
- Nama Jelas
- Jabatan
- Luas bangunan tercantum [Luas Bangunan yang Tertera di SPPT], sedangkan luas bangunan yang sebenarnya adalah [Luas Bangunan yang Benar]
- Nilai jual objek pajak (NJOP) tercantum [NJOP yang Tertera di SPPT], sedangkan NJOP yang seharusnya adalah [NJOP yang Benar].
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akta Jual Beli (AJB) objek bangunan.
- Foto terbaru objek bangunan.
- Fotokopi SPPT PBB yang salah
- [Bukti kepemilikan objek pajak, seperti sertifikat tanah atau akta jual beli]
- [Bukti pemanfaatan objek pajak sebagai ruko, seperti surat izin usaha atau foto objek pajak]
- Kop surat (jika berasal dari instansi/organisasi)
- Nomor surat
- Tanggal surat
- Lampiran (jika ada)
- Perihal
- Alamat penerima
- Salam pembuka
- Isi surat
- Salam penutup
- Nama dan tanda tangan pengirim
- Identitas wajib pajak (nama, alamat, nomor objek pajak)
- Perihal permohonan pembetulan (misalnya, kesalahan luas tanah, tarif pajak, dll.)
- Alasan pengajuan permohonan
- Data atau informasi yang benar
- Permintaan koreksi terhadap SPPT PBB
- Gunakan bahasa yang formal dan jelas.
- Jelaskan alasan pengajuan permohonan secara rinci.
- Sertakan bukti pendukung jika ada (misalnya, sertifikat tanah, akta jual beli, dll.).
- Pastikan data atau informasi yang diajukan benar dan akurat.
- Kirimkan surat permohonan ke instansi terkait sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
- Luas tanah : 150 m2
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : [Nilai NJOP yang benar]
- Nilai Pajak Terutang : [Nilai Pajak Terutang yang benar]
- Fotokopi SPPT PBB yang benar
- Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak yang menunjukkan luas tanah atau nomor objek pajak yang benar
- Fotokopi penetapan NJOP yang benar dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- Fotokopi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang tarif pajak PBB
- Fotokopi akta jual beli atau surat keterangan kepemilikan dari instansi terkait
- Fotokopi bukti pembayaran pajak PBB sebelumnya (jika ada)
- Surat keterangan dari RT/RW atau kepala desa setempat yang menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki atau sudah menjual objek pajak tersebut
Bagian kepala surat memuat kop surat resmi yang digunakan oleh pemohon, seperti nama instansi, alamat, nomor telepon, dan alamat surel.
Tanggal surat ditulis pada bagian kanan atas surat dan mencantumkan tanggal pembuatan surat tersebut.
Nomor surat digunakan untuk mengidentifikasi surat secara unik dan memudahkan pencatatan. Penulisan nomor surat biasanya mengikuti sistem penomoran yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
Bagian lampiran digunakan untuk mencantumkan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan bersama surat. Penulisan bagian lampiran biasanya menggunakan kata “Lampiran” diikuti dengan daftar dokumen yang disertakan.
Bagian perihal surat memuat pokok permasalahan atau tujuan utama dari surat tersebut. Penulisan perihal surat harus jelas dan singkat, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima.
Bagian ini memuat nama dan jabatan penerima surat. Penulisan nama penerima harus lengkap dan sesuai
dengan etika penulisan surat resmi.
Bagian ini memuat tempat atau alamat tujuan surat. Penulisan alamat tujuan harus jelas dan lengkap, sehingga surat dapat sampai ke alamat yang dituju dengan tepat.
Salam pembuka surat biasanya menggunakan salam yang umum digunakan dalam penulisan surat resmi, seperti “Dengan hormat,” “Selamat pagi,” atau “Salam sejahtera.”
Bagian isi surat memuat pokok-pokok permasalahan atau tujuan dari surat tersebut. Penulisan isi surat harus jelas, singkat, dan mudah dipahami. Dalam surat permohonan pembetulan PBB, isi surat biasanya memuat informasi mengenai kesalahan yang ditemukan dalam tagihan PBB, serta permohonan untuk melakukan pembetulan.
Salam penutup surat biasanya menggunakan salam yang umum digunakan dalam penulisan surat resmi, seperti “Hormat kami,” “Terima kasih,” atau “Wassalamualaikum.”
Bagian tanda tangan memuat tanda tangan dan nama jelas dari pemohon. Tanda tangan harus dibubuhkan di bawah nama jelas pemohon.
Bagian nama jelas memuat nama lengkap dari pemohon. Nama jelas ditulis di bawah tanda tangan.
Bagian jabatan memuat jabatan pemohon dalam instansi atau organisasi terkait.
Contoh Surat Permohonan Pembetulan PBB untuk Luas Tanah
Saya, [Nama Anda], dengan hormat mengajukan permohonan pembetulan data luas tanah yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan nomor [Nomor SPPT PBB]. Berdasarkan akta kepemilikan tanah yang saya sertakan, luas tanah yang sebenarnya adalah [Luas Tanah Sebenarnya] m2, sementara pada SPPT PBB tercatat sebagai [Luas Tanah pada SPPT PBB] m2.
Deskripsi Perbedaan Luas Tanah
Perbedaan luas tanah antara SPPT PBB dengan akta kepemilikan tanah berjumlah [Selisih Luas Tanah] m2. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam pengukuran yang dilakukan oleh petugas pada saat pendataan. Kekeliruan ini berdampak pada besarnya nilai pajak terutang yang saya bayarkan setiap tahunnya.
Kesalahan pengukuran ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti dokumen yang menunjukkan perbedaan luas tanah, antara lain:
Akta Kepemilikan Tanah
Akta kepemilikan tanah yang saya miliki menerangkan luas tanah yang sebenarnya adalah [Luas Tanah Sebenarnya] m2.
Sertifikat Hak Milik
Sertifikat hak milik yang saya miliki juga mencantumkan luas tanah yang sama dengan akta kepemilikan tanah, yaitu [Luas Tanah Sebenarnya] m2.
Peta Kadastral
Peta kadastral yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan luas tanah yang sesuai dengan dokumen kepemilikan tanah saya.
Contoh Surat Permohonan Pembetulan PBB untuk Objek Bangunan
Kepada Yth.,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Kota/Kabupaten [Nama Kota/Kabupaten]
Di Tempat
Dengan hormat,
Saya, [Nama Anda], pemilik sah objek bangunan yang terletak di [Alamat Objek Bangunan], mengajukan permohonan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) untuk objek bangunan tersebut.
Setelah melakukan pengecekan terhadap SPPT PBB yang saya terima, terdapat beberapa kesalahan informasi sebagai berikut:
Kesalahan informasi tersebut mengakibatkan besaran PBB yang saya bayarkan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak/Ibu Kepala Kantor untuk dapat melakukan pembetulan SPPT PBB atas objek bangunan saya dengan menggunakan data yang benar sebagai berikut:
Luas dan Nilai Jual Objek Pajak yang Benar
Luas bangunan: [Luas Bangunan yang Benar] m2
NJOP: Rp. [NJOP yang Benar]
Sebagai bukti pendukung permohonan ini, saya melampirkan:
Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu dalam memproses permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda Tangan Anda]
[Nama Anda]
Contoh Surat Permohonan Pembetulan PBB untuk Jenis Pemanfaatan
Yang Terhormat Kepala Kantor Pelayanan Pajak [Nama Kantor Pajak],
Dengan hormat,
Melalui surat ini, saya mengajukan permohonan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama saya, [Nama Anda], dengan Nomor Objek Pajak [Nomor Objek Pajak].
Permohonan pembetulan ini saya ajukan karena terjadi kesalahan dalam SPPT PBB yang saya terima, yaitu pada bagian jenis pemanfaatan objek pajak. Pada SPPT yang saya terima, jenis pemanfaatan objek pajak tercantum sebagai “Rumah Tinggal”, padahal seharusnya “Ruko”.
Kesalahan ini berdampak pada besaran PBB yang terutang. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor [Nomor Peraturan Daerah], tarif PBB untuk jenis pemanfaatan “Rumah Tinggal” berbeda dengan tarif untuk “Ruko”. Akibatnya, PBB yang saya bayarkan selama ini lebih kecil dari yang seharusnya.
Untuk melengkapi permohonan ini, saya melampirkan dokumen-dokumen berikut:
Saya sangat berharap permohonan saya ini dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti secepatnya. Saya bersedia memberikan informasi atau dokumen tambahan yang diperlukan untuk proses pembetulan ini.
Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Anda]
Cara Penulisan Surat Permohonan Pembetulan PBB
Surat permohonan pembetulan PBB merupakan surat resmi yang diajukan oleh wajib pajak kepada instansi terkait untuk meminta koreksi atas kesalahan data atau informasi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.
Struktur Surat
Surat permohonan pembetulan PBB umumnya memiliki Struktur sebagai berikut:
Isi Surat
Isi surat permohonan pembetulan PBB meliputi:
Tips Penulisan
Untuk membuat surat permohonan pembetulan PBB yang efektif, ikuti tips berikut:
Contoh Surat Permohonan Pembetulan PBB
Berikut adalah contoh surat permohonan pembetulan PBB:
[Kop Surat]
Nomor : 123/SP/2023
Tanggal : 10 Maret 2023
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT PBB
Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota [Nama Kota]
Di Tempat
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Wajib Pajak]
Alamat : [Alamat Wajib Pajak]
Nomor Objek Pajak : [Nomor Objek Pajak]
Mengajukan permohonan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun pajak 2023 atas objek pajak yang saya miliki di alamat tersebut di atas.
Berdasarkan SPPT PBB yang saya terima, terdapat kesalahan dalam data luas tanah, yaitu tercantum 100 m2, padahal luas tanah sebenarnya adalah 150 m2. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan input data pada saat pengukuran objek pajak.
Saya telah melampirkan salinan sertifikat tanah sebagai bukti luas tanah yang sebenarnya. Dengan demikian, saya memohon agar SPPT PBB tahun pajak 2023 dapat dikoreksi sesuai dengan data yang benar, yaitu:
Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut jika diperlukan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Wajib Pajak]
[Tanda Tangan]
Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi
Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pembetulan PBB:
1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang salah
3. Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Akta Jual Beli (AJB)
4. Fotokopi identitas diri pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Bukti pendukung kesalahan penagihan, seperti salinan akta jual beli, bukti pembayaran pajak sebelumnya, atau surat keterangan dari instansi terkait.
6. Berkas Sesuai dengan Kondisi Kesalahan
Berkas yang disertakan dalam permohonan pembetulan PBB harus disesuaikan dengan jenis kesalahan yang terjadi. Berikut adalah rinciannya:
Kesalahan Penulisan Objek Pajak
Jika terjadi kesalahan penulisan objek pajak, seperti luas tanah atau nomor objek pajak, pemohon harus menyertakan:
Kesalahan Penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Tarif Pajak
Jika terjadi kesalahan penghitungan NJOP atau tarif pajak, pemohon harus menyertakan:
Kesalahan Penagihan PBB
Jika terjadi kesalahan penagihan PBB, seperti objek pajak yang tidak dimiliki atau sudah dijual, pemohon harus menyertakan:
Alur Pengajuan Surat Permohonan Pembetulan PBB
Proses pengajuan surat permohonan pembetulan PBB mengikuti alur yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Mendapatkan Formulir Pengajuan
Langkah awal adalah memperoleh formulir pengajuan permohonan pembetulan PBB yang dapat diunduh dari situs resmi pemerintah atau diambil langsung di kantor pelayanan pajak setempat.
2. Mengisi Formulir
Setelah mendapatkan formulir, isilah dengan lengkap dan jelas sesuai dengan data yang benar. Pastikan untuk mencantumkan alasan pengajuan pembetulan dan melampirkan dokumen pendukung yang relevan.
3. Menyerahkan Formulir
Formulir pengajuan yang telah diisi diserahkan ke kantor pelayanan pajak setempat bersama dengan dokumen pendukung. Petugas akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dilampirkan.
4. Verifikasi Data
Petugas pajak akan melakukan verifikasi data yang tercantum dalam formulir dan dokumen pendukung. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon akan diminta untuk melengkapi atau memperbaiki.
5. Pemeriksaan Lapangan
Dalam beberapa kasus, petugas pajak mungkin melakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi data yang diajukan. Pemohon diminta untuk bekerja sama dan memberikan akses ke lokasi properti yang bersangkutan.
6. Analisis dan Keputusan
Setelah proses verifikasi selesai, petugas pajak akan melakukan analisis dan mengambil keputusan mengenai pembetulan PBB. Pemohon akan diinformasikan mengenai hasil keputusan melalui surat pemberitahuan.
7. Tindak Lanjut
Apabila permohonan pembetulan PBB disetujui, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah diperbarui. Dalam hal permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan atau banding sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Proses pengajuan surat permohonan pembetulan PBB dapat memakan waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada kompleksitas kasus dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Pemohon diimbau untuk memantau perkembangan permohonan secara berkala dan melengkapi informasi yang diperlukan dengan segera.
Tips Menulis Surat Permohonan Pembetulan PBB
Dalam menulis surat permohonan pembetulan PBB, beberapa tips berikut dapat membantu Anda:
Gunakan Bahasa Formal dan Sopan
Surat permohonan resmi mengharuskan penggunaan bahasa formal dan sopan. Hindari penggunaan bahasa sehari-hari atau slang, dan gunakan pilihan kata yang jelas dan ringkas.
Jelaskan Masalah Secara Jelas
Dalam tubuh surat, jelaskan masalah yang Anda temui dengan PBB Anda secara jelas dan ringkas. Berikan informasi spesifik, seperti nomor objek pajak (NOP), tahun pajak yang dimaksud, dan kesalahan atau ketidaksesuaian yang Anda temukan.
Sertakan Bukti Pendukung
Jika Anda memiliki bukti yang mendukung klaim Anda, seperti salinan tagihan PBB yang salah atau dokumen kepemilikan, sertakan salinannya bersama surat permohonan Anda. Bukti ini akan membantu memperkuat permintaan Anda.
Minta Perbaikan Khusus
Dengan jelas nyatakan perbaikan yang Anda minta. Apakah Anda meminta pengurangan nilai tanah, perpanjangan tanggal jatuh tempo, atau pembatalan denda? Kejelasan dalam permintaan Anda akan memudahkan petugas pajak memproses permohonan Anda.
Sertakan Informasi Kontak
Pastikan untuk mencantumkan informasi kontak Anda, seperti alamat, nomor telepon, dan alamat email, sehingga petugas pajak dapat menghubungi Anda jika diperlukan informasi tambahan atau klarifikasi.
Simpan Salinan
Setelah Anda mengirim surat permohonan pembetulan PBB, simpan salinannya untuk referensi Anda. Salinan ini akan berguna jika Anda perlu menindaklanjuti permintaan Anda atau jika ada pertanyaan di kemudian hari.
Tindak Lanjut
Jika Anda tidak menerima tanggapan dalam waktu yang wajar, jangan ragu untuk menindaklanjuti permintaan Anda melalui telepon atau email. Sopan dan sabar saat menindaklanjuti, tetapi kejarlah kejelasan dan resolusi yang tepat waktu.
Contoh surat permohonan pembetulan PBB ini merupakan senjata ampuh dalam gudang kata-kata Anda. Seperti pedang yang menembus kegelapan ketidakakuratan, surat ini menebas dengan kejelasan dan presisi. Ia menggarisbawahi kesalahan yang membebani catatan Anda, sebuah ilusi yang menodai potret finansial Anda yang sebenarnya. Dengan setiap kata yang ditulis dengan cermat, surat ini menuntut koreksi, mencapai keadilan yang Anda layak dapatkan. Ini adalah sebuah karya seni bahasa, sebuah koreksi yang diucapkan dengan penuh hormat, sebuah pesan yang bergema dengan otoritas yang tidak dapat disangkal.
