Contoh surat keterangan fiskal laksana dokumen berharga dalam dunia finansial, memegang peranan penting sebagai bukti status pemenuhan kewajiban pajak. Fungsinya yang vital membuatnya menjadi kebutuhan krusial bagi individu maupun entitas bisnis. Setiap transaksi yang melibatkan perhitungan pajak, surat keterangan fiskal hadir sebagai saksi bisu atas keseimbangan fiskal yang telah dijalani. Lembaran kertas yang sederhana ini merekam jejak konsistensi dalam membayar pajak, menjadikannya kunci yang membuka pintu kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan finansial.
Pengertian Surat Keterangan Fiskal
Surat Keterangan Fiskal (SKF) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SKF menjadi acuan penting bagi wajib pajak untuk berbagai keperluan, seperti:
Persyaratan Mendapatkan SKF:
Untuk mendapatkan SKF, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
- Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara lengkap dan benar;
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif;
- Tidak memiliki tunggakan pajak;
- Memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh DJP.
Cara Mendapatkan SKF:
SKF dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, seperti:
- Fotocopy SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan;
- Fotocopy bukti pelunasan pajak;
- Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- SKF Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Semester I
- SKF Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Semester II
- Laporan keuangan perusahaan
- Bukti pembayaran pajak
- Dokumentasi transaksi bisnis
- Akta Pendirian: Salinan akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh notaris
- SKDP Pengukuhan PKP: Salinan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (SKDP) yang mengukuhkan badan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- SKP Pengukuhan PPN Ekspor: Salinan Surat Keputusan Pajak (SKP) yang mengukuhkan badan usaha sebagai eksportir yang dikukuhkan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Manfaat Surat Keterangan Fiskal
Surat keterangan fiskal merupakan dokumen penting yang memiliki beragam manfaat bagi pemohonnya. Berikut adalah beberapa manfaat utama surat keterangan fiskal:
Sebagai Bukti Ketaatan Wajib Pajak
Surat keterangan fiskal menjadi bukti nyata bahwa pemohon telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Meningkatkan Kredibilitas Bisnis
Bagi pelaku usaha, surat keterangan fiskal dapat meningkatkan kredibilitas bisnis di mata mitra kerja, calon investor, atau lembaga keuangan. Kepemilikan surat keterangan fiskal mengindikasikan bahwa bisnis yang dijalankan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab dalam hal perpajakan.
Memudahkan Pengajuan Pinjaman
Ketika mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan, surat keterangan fiskal menjadi salah satu dokumen penting yang memperkuat pengajuan tersebut. Pihak pemberi pinjaman biasanya akan mempertimbangkan riwayat perpajakan pemohon sebagai salah satu indikator kemampuan membayar kembali pinjaman. Surat keterangan fiskal yang baik dapat meningkatkan peluang memperoleh persetujuan pinjaman.
Memperlancar Transaksi Bisnis
Dalam beberapa transaksi bisnis, seperti tender proyek atau pengadaan barang dan jasa, surat keterangan fiskal seringkali menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Kepemilikan surat keterangan fiskal akan memperluas peluang memenangkan tender dan memperlancar proses transaksi bisnis.
Sebagai Dasar Pembuatan Laporan Keuangan
Bagi wajib pajak badan, surat keterangan fiskal menjadi dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam komponen pajak penghasilan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan surat keterangan fiskal yang valid akan lebih akurat dan dapat diandalkan.
Jenis-Jenis Surat Keterangan Fiskal
Surat Keterangan Fiskal (SKF) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan status perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
SKF terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
1. SKF Keterhutangan Pajak
SKF jenis ini menyatakan bahwa wajib pajak masih memiliki utang pajak yang belum dilunasi. SKF diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh DJP, dan digunakan sebagai dasar penagihan pajak.
2. SKF Tidak Keterhutangan Pajak
SKF jenis ini menyatakan bahwa wajib pajak tidak memiliki utang pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh DJP. SKF dapat digunakan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu.
3. SKF Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
SKF jenis ini merupakan dokumen yang sangat penting bagi perusahaan atau badan usaha. SKF ini dapat digunakan untuk mengurangi besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan. SKF dapat diajukan oleh perusahaan atau badan usaha yang mengalami kerugian atau penurunan omzet dalam satu tahun pajak tertentu.
Dalam hal ini, SKF Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 terdiri dari dua jenis, yaitu:
Syarat dan prosedur pengajuan SKF Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021.
Pihak Berwenang Penerbitan Surat Keterangan Fiskal
Surat Keterangan Fiskal (SKF) diterbitkan oleh beberapa lembaga berwenang, tergantung pada jenis SKF yang dibutuhkan. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaga berwenang untuk penerbitan SKF:
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
DJP berwenang menerbitkan SKF untuk keperluan perpajakan, seperti SKF Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21, SKF Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SKF Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
Kemenhan berwenang menerbitkan SKF untuk keperluan pengadaan barang dan jasa di bidang pertahanan dan keamanan. SKF ini berfungsi sebagai bukti pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
Kemenlu berwenang menerbitkan SKF untuk keperluan perwakilan diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional. SKF ini berfungsi sebagai bukti pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang-barang yang diperuntukkan bagi kepentingan diplomatik.
Bea Cukai
Bea Cukai berwenang menerbitkan SKF untuk keperluan pengurusan kepabeanan, seperti SKF Barang Kiriman Luar Negeri (BKLN), SKF Impor Sementara, dan SKF Ekspor Kembali.
Prosedur Mendapatkan Surat Keterangan Fiskal
Untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), wajib pajak perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:
1. Siapkan Dokumen yang Dibutuhkan
Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan SKF umumnya meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta pendirian atau izin usaha, dan laporan keuangan. Persyaratan dokumen dapat bervariasi tergantung pada jenis SKF yang diajukan.
2. Daftar dan Login ke e-Filling
Pendaftaran dan login ke e-Filling dapat dilakukan melalui situs web resmi DJP (www.pajak.go.id). Wajib pajak dapat membuat akun baru atau menggunakan akun yang sudah ada. Setelah login, silakan pilih menu “Layanan” lalu “Surat Keterangan Fiskal”.
3. Isi Formulir Online
Dalam halaman pengajuan SKF online, wajib pajak perlu mengisi formulir dengan lengkap dan benar. Pastikan untuk mengisi informasi terkait jenis SKF, alasan pengajuan, dan data diri atau data perusahaan.
4. Lampirkan Dokumen Pendukung
Setelah mengisi formulir, wajib pajak perlu mengunggah dokumen pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Dokumen harus dalam format PDF atau JPG dan ukuran file tidak lebih dari 1 MB.
5. Pengajuan dan Verifikasi
Setelah semua dokumen lengkap dan terunggah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan SKF. DJP akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan dan menerbitkan SKF secara elektronik (e-SKF) jika dokumen sudah benar dan lengkap. Waktu verifikasi bervariasi tergantung pada jenis SKF yang diajukan, berkisar antara beberapa jam hingga beberapa minggu.
Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan Surat Keterangan Fiskal
Untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal, wajib pajak harus melengkapi sejumlah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pengajuan. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
1. Formulir Permohonan
Wajib pajak dapat mengunduh formulir permohonan Surat Keterangan Fiskal dari situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mengambilnya di kantor pajak terdekat. Formulir tersebut harus diisi dengan lengkap dan benar.
2. Bukti Identitas
Wajib pajak harus menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku.
3. NPWP
Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif harus dilampirkan dalam pengajuan.
4. Dokumen Pendukung
Dokumen pendukung yang diperlukan bervariasi tergantung pada jenis Surat Keterangan Fiskal yang diajukan. Beberapa dokumen pendukung umum yang mungkin dibutuhkan antara lain:
5. Surat Kuasa (Jika Diperlukan)
Jika permohonan Surat Keterangan Fiskal diajukan oleh kuasa, maka wajib pajak harus melampirkan surat kuasa yang memberikan wewenang kepada kuasa untuk bertindak atas nama wajib pajak.
6. Dokumen Tambahan untuk Badan Usaha
Selain dokumen yang disebutkan di atas, badan usaha perlu menyertakan dokumen tambahan berikut:
Contoh Format Surat Keterangan Fiskal
Nomor : [Nomor Surat]
Perihal : Keterangan Fiskal
Saya yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:
Nama
[Nama Wajib Pajak]
Alamat
[Alamat Wajib Pajak]
NPWP
[Nomor Pokok Wajib Pajak]
Telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia selama periode [Periode Pajak]. Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak tersebut.
Selama periode [Periode Pajak], Wajib Pajak telah membayarkan pajak penghasilan (PPh) sebesar [Jumlah PPh]. Pembayaran pajak tersebut telah dilakukan melalui [Cara Pembayaran] pada tanggal [Tanggal Pembayaran].
Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan [Keperluan Surat Keterangan] dan dapat digunakan sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Demikian Surat Keterangan Fiskal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tempat, Tanggal
Yang Menandatangani,
[Nama Pejabat Berwenang]
[Jabatan Pejabat Berwenang]
Pencegahan Penyalahgunaan Surat Keterangan Fiskal
Penyalahgunaan surat keterangan fiskal dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan tersebut.
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Penggunaan TTE dapat memastikan keaslian dan integritas surat keterangan fiskal. Dengan adanya TTE, surat keterangan fiskal dapat diverifikasi secara digital sehingga meminimalkan risiko pemalsuan.
Pembatasan Akses
Pemberian akses terbatas pada surat keterangan fiskal dapat mencegah penyalahgunaan. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan, seperti wajib pajak dan lembaga keuangan, yang diberikan akses untuk memperoleh surat keterangan fiskal.
Pengawasan Ketat
Pengawasan yang ketat terhadap proses penerbitan dan penggunaan surat keterangan fiskal sangat penting. Otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan berkala dan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan surat keterangan fiskal.
Edukasi dan Sosialisasi
Edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat umum tentang penggunaan surat keterangan fiskal yang benar dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas surat keterangan fiskal.
Pembuatan Laporan Penyalahgunaan
Wajib pajak dan masyarakat umum diminta untuk melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan surat keterangan fiskal kepada otoritas pajak. Laporan tersebut dapat membantu otoritas pajak dalam melakukan investigasi dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sanksi Tegas
Sanksi tegas terhadap penyalahgunaan surat keterangan fiskal dapat memberikan efek jera. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan hukuman pidana.
Kerja Sama Antar Lembaga
Kerja sama antar lembaga, seperti otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan lembaga perbankan, sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan surat keterangan fiskal. Dengan saling berbagi informasi dan berkoordinasi, upaya pencegahan dapat menjadi lebih efektif.
Sebagai konklusi, contoh surat keterangan fiskal yang disajikan dalam artikel ini merupakan panduan berharga untuk mengelola urusan perpajakan dengan baik. Surat-surat ini bertindak sebagai bukti penting untuk tujuan hukum dan keuangan, mengungkap informasi penting tentang status fiskal individu atau entitas. Dengan memahami format dan persyaratan pembuatannya, Anda dapat mempersiapkan dan mengajukan dokumen-dokumen ini dengan lancar. Selain itu, contoh-contoh yang diberikan juga menginspirasi kreativitas dan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan surat keterangan sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda, memastikan bahwa setiap dokumen menjadi karya yang unik dan efektif.
