Contoh surat permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan dokumen penting yang harus dimiliki setiap wajib pajak. Surat ini berfungsi sebagai dasar bagi wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Namun, dalam beberapa kasus, ada wajib pajak yang belum menerima SPPT dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk mengatasinya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB secara langsung ke KPP setempat.
Menulis Surat Permohonan Penerbitan SPPT PBB sesuai Format
Menulis surat permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki format tertentu yang harus diikuti. Format ini bertujuan agar surat permohonan menjadi jelas, lengkap, dan diterima dengan baik oleh pihak berwenang.
Bagian awal surat berisi kop surat yang mencantumkan nama dan alamat lembaga atau instansi pemohon. Setelah kop surat, tuliskan tanggal pembuatan surat di sisi kanan atas. Selanjutnya, tuliskan nomor surat yang berfungsi sebagai identitas surat.
Setelah nomor surat, tuliskan nama dan jabatan penerima surat. Nama penerima surat biasanya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat. Di bawah nama penerima surat, tuliskan nama instansi atau lembaga yang menjadi tujuan surat.
Bagian selanjutnya adalah paragraf pembukaan yang berisi pengenalan diri pemohon dan maksud pengajuan surat. Dalam paragraf pembukaan, pemohon menyebutkan nama lengkap dan alamatnya, serta menjelaskan bahwa ia adalah wajib pajak PBB yang memiliki objek pajak di wilayah yang menjadi kewenangan penerima surat.
Paragraf berikutnya berisi permohonan penerbitan SPPT PBB. Dalam paragraf ini, pemohon menyebutkan nomor objek pajak (NOP) dan alamat lengkap objek pajak yang bersangkutan. Selain itu, pemohon juga dapat mencantumkan alasan pengajuan permohonan, misalnya karena kehilangan atau kerusakan SPPT sebelumnya.
Paragraf terakhir surat berisi ucapan terima kasih dan harapan atas diterimanya permohonan. Surat permohonan ditutup dengan tanda tangan pemohon yang dibubuhi nama lengkap dan jabatan (jika ada).
Contoh format surat permohonan penerbitan SPPT PBB:
Kop Surat
Tanggal: [Tanggal Pembuatan Surat]
Nomor: [Nomor Surat]
Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama [Nama Kota/Kabupaten]
Di Tempat
Dengan hormat,
Saya, [Nama Pemohon], beralamat di [Alamat Pemohon], dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) [Nomor NOP] yang berlokasi di [Alamat Objek Pajak].
Saya adalah wajib pajak PBB yang memiliki objek pajak tersebut dan telah memenuhi kewajiban perpajakan saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, saya kehilangan SPPT PBB untuk tahun [Tahun Pajak] yang lalu. Oleh karena itu, saya mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB yang baru untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan saya tepat waktu.
Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, saya mengucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda Tangan Pemohon]
[Nama Lengkap Pemohon]
[Jabatan (Jika Ada)]
Gaya Bahasa Efektif dalam Surat Permohonan SPPT PBB
Dalam menyusun surat permohonan penerbitan SPPT PBB, penting untuk memperhatikan gaya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa yang efektif akan membantu surat permohonan Anda lebih mudah dipahami dan ditanggapi secara positif.
Gunakan Gaya Bahasa Formal
Surat permohonan SPPT PBB harus ditulis dengan gaya bahasa formal. Hindari penggunaan bahasa santai atau slang dalam surat Anda. Gunakan kata-kata yang dipilih dengan cermat dan susun kalimat dengan rapi dan jelas.
Gunakan Bahasa yang Unik dan Deskriptif
Untuk membuat surat permohonan Anda lebih menarik dan mudah diingat, cobalah gunakan bahasa yang unik dan deskriptif. Hindari menggunakan frasa atau kalimat yang umum dan membosankan. Jelaskan secara rinci kebutuhan Anda dan alasan mengajukan permohonan SPPT PBB.
Anda juga dapat menggunakan metafora atau perumpamaan untuk membuat bahasa Anda lebih hidup dan berkesan. Misalnya, Anda dapat mengatakan, “SPPT PBB adalah kompas yang memandu saya dalam menunaikan kewajiban perpajakan saya, membantu saya menavigasi jalan yang benar menuju kewarganegaraan yang baik.” Dengan menggunakan ungkapan yang unik dan deskriptif, Anda dapat membuat surat permohonan Anda lebih menonjol dan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan tanggapan positif.
Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk menggunakan gaya bahasa yang efektif dalam surat permohonan SPPT PBB:
- Gunakan kata kerja aktif dan spesifik.
- Hindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu.
- Perhatikan ejaan dan tata bahasa.
- Mintalah orang lain untuk meninjau surat Anda sebelum mengirimkannya.
Menyusun Struktur Surat Permohonan SPPT PBB yang Benar
Surat permohonan SPPT PBB harus disusun dengan struktur yang benar dan menggunakan bahasa yang formal. Struktur surat yang baik akan memudahkan pihak berwenang memproses permohonan Anda.
Kepala Surat
Letakkan kepala surat di bagian paling atas surat. Kepala surat harus mencantumkan nama, alamat, dan logo instansi atau organisasi Anda.
Tanggal Surat
Tuliskan tanggal surat di pojok kanan atas, di bawah kepala surat. Tanggal surat menunjukkan kapan surat tersebut dibuat.
Nomor Surat
Berikan nomor pada surat Anda untuk memudahkan pencatatan dan pengarsipan. Nomor surat dapat diletakkan di bawah tanggal surat atau di bagian lain surat yang sesuai.
Alamat Penerima
Tuliskan alamat penerima surat dengan lengkap dan jelas. Alamat penerima biasanya berupa alamat kantor atau instansi terkait.
Salam Pembuka
Awali surat dengan salam pembuka yang sopan dan formal, seperti “Dengan Hormat” atau “Yang Terhormat”.
Paragraf Pembuka
Dalam paragraf pembuka, jelaskan tujuan surat Anda, yaitu untuk mengajukan permohonan SPPT PBB. Sebutkan secara jelas objek pajak yang dimaksud, seperti jenis dan alamat properti.
Paragraf Isi
Pada paragraf isi, Anda dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung permohonan Anda. Misalnya, Anda dapat menjelaskan alasan mengapa Anda tidak menerima SPPT PBB sebelumnya atau menyertakan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP atau bukti kepemilikan properti. Tuliskan informasi ini dengan jelas dan ringkas.
Anda juga dapat menyebutkan lampiran yang disertakan dalam surat, seperti fotokopi KTP atau dokumen lainnya. Sertakan daftar lampiran di akhir surat.
Paragraf Penutup
Akhiri surat dengan paragraf penutup yang menyatakan harapan Anda agar permohonan Anda diproses dengan baik. Ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian pihak berwenang.
Tanda Tangan
Tandatangani surat Anda di bagian bawah. Tanda tangan harus jelas dan mudah dibaca.
Nama dan Jabatan Penandatangan
Di bawah tanda tangan, tuliskan nama lengkap dan jabatan Anda. Hal ini menunjukkan bahwa Anda berwenang untuk membuat permohonan tersebut.
Mencantumkan Data Penting dalam Surat Permohonan SPPT PBB
Dalam menyusun surat permohonan SPPT PBB, terdapat beberapa data penting yang perlu dicantumkan untuk memastikan permohonan Anda diproses secara efektif. Data-data tersebut antara lain:
a. Identitas Pemohon
Cantumkan identitas pemohon secara lengkap, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email (jika ada). Pastikan informasi yang dimasukkan akurat dan terbaru.
b. Nomor Objek Pajak (NOP)
Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap objek pajak, seperti tanah atau bangunan. Anda dapat menemukan NOP pada SPPT PBB tahun sebelumnya atau melalui situs resmi Bapenda setempat.
c. Luas Tanah dan Bangunan
Cantumkan luas tanah dan bangunan yang tercantum dalam SPPT PBB terakhir. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan dengan benar.
d. Riwayat Pembayaran PBB
Jelaskan riwayat pembayaran PBB Anda dalam beberapa tahun terakhir. Cantumkan tahun, jumlah yang dibayar, dan status pembayaran (lunas atau belum). Riwayat pembayaran yang baik dapat memperkuat permohonan Anda dan membantu dalam proses verifikasi data.
Riwayat pembayaran PBB dapat dibuktikan dengan melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun-tahun sebelumnya atau bukti pembayaran PBB dari bank atau kantor pos. Bukti-bukti ini akan membantu petugas pajak dalam melakukan verifikasi data dan memastikan bahwa permohonan Anda sah dan dapat dipercaya.
Dengan mencantumkan riwayat pembayaran PBB, Anda menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Hal ini dapat menjadi pertimbangan positif dalam proses penerbitan SPPT PBB baru dan dapat membantu memperlancar proses permohonan Anda.
Mengatur Tata Letak Surat Permohonan SPPT PBB yang Rapi
Dalam menyusun surat permohonan SPPT PBB, kerapian tata letak menjadi aspek penting agar informasi tersampaikan secara jelas dan profesional. Berikut beberapa tips untuk mengatur tata letak surat yang rapi:
1. Gunakan Kop Surat
Gunakan kop surat resmi yang memuat informasi lengkap, seperti nama instansi, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Hal ini akan memberikan kesan formal dan profesional.
2. Penomoran Surat
Beri nomor pada surat permohonan SPPT PBB untuk memudahkan identifikasi dan pengarsipan. Tempatkan nomor surat di bagian atas sebelah kanan surat.
3. Tanggal Surat
Cantumkan tanggal pembuatan surat di bagian bawah nomor surat. Tanggal surat berguna untuk mengetahui kapan surat tersebut dibuat.
4. Hal Surat
Tuliskan “Permohonan Penerbitan SPPT PBB” sebagai hal surat. Hal surat memberikan gambaran singkat tentang isi surat.
5. Isi Surat
Bagian isi surat merupakan inti dari surat permohonan SPPT PBB. Uraikan secara jelas alasan pengajuan permohonan, serta identitas diri pemohon, seperti nama, alamat, dan nomor objek pajak (NOP). Berikut contoh isi surat yang dapat Anda sesuaikan:
“Dengan hormat,
Melalui surat ini, saya mengajukan permohonan untuk menerbitkan SPPT PBB atas nama [Nama Anda]. Saya adalah pemilik dari objek pajak dengan NOP [Nomor Objek Pajak]. Objek pajak tersebut beralamat di [Alamat Objek Pajak].
Saya membutuhkan SPPT PBB untuk keperluan [Alasan Pengajuan Permohonan]. Oleh karena itu, saya mohon kepada Saudara untuk menerbitkan SPPT PBB atas objek pajak yang saya miliki.
Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda Tangan Pemohon]
[Nama Pemohon yang Diketik]”
Menggunakan Bahasa Baku dan Sopan dalam Surat Permohonan SPPT PBB
Dalam menyusun surat permohonan SPPT PBB, sangat penting untuk menggunakan bahasa baku dan sopan. Hal ini menunjukkan keseriusan dan rasa hormat Anda kepada pihak berwenang.
Penyapaan
Awali surat dengan sapaan formal, seperti “Yang Terhormat” atau “Dengan Hormat Kepada”.
Pembukaan
Pada bagian pembukaan, jelaskan tujuan Anda mengajukan permohonan, yaitu untuk meminta SPPT PBB tahun tertentu. Sebutkan juga nomor objek pajak (NOP) atau alamat objek pajak yang terkait.
Isi Permohonan
Di bagian ini, uraikan alasan spesifik mengapa Anda membutuhkan SPPT PBB. Jelaskan bagaimana dan untuk tujuan apa Anda akan menggunakan dokumen tersebut. Jika diperlukan, sertakan dokumen pendukung atau bukti kepemilikan objek pajak.
Penutup
Akhiri surat dengan ungkapan terima kasih dan harapan atas pertimbangan pihak berwenang. Anda juga dapat menyatakan kesiapan untuk memberikan informasi atau dokumen tambahan jika diperlukan.
Tanda Tangan dan Nama
Akhiri surat dengan tanda tangan dan nama lengkap Anda yang diketik di bawahnya. Pastikan tanda tangan Anda jelas dan mudah dibaca.
Tambahan
Selain hal-hal di atas, Anda dapat menambahkan sentuhan pribadi pada surat Anda dengan mengungkapkan rasa syukur atau apresiasi atas pelayanan yang diberikan oleh pihak berwenang. Hal ini akan menunjukkan rasa hormat dan penghargaan Anda.
Tips Menulis Surat Permohonan SPPT PBB yang Dikabulkan
7. Tulislah Alasan yang Jelas dan Spesifik
Dalam menyampaikan alasan permohonan penerbitan SPPT PBB, hindari menggunakan kalimat yang umum dan tidak spesifik. Jelaskan secara jelas dan terperinci alasan mengapa Anda membutuhkan SPPT PBB tersebut. Misalnya, jika Anda memerlukan SPPT PBB untuk keperluan mengajukan pinjaman KPR, sebutkan secara jelas bahwa Anda memerlukan SPPT PBB sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan pinjaman KPR tersebut.
Contoh Alasan yang Jelas dan Spesifik:
“Saya memerlukan SPPT PBB atas nama [Nama Wajib Pajak] dengan nomor objek pajak [Nomor Objek Pajak] untuk keperluan mengajukan pinjaman KPR kepada bank [Nama Bank]. SPPT PBB dimaksud akan digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan pinjaman KPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank tersebut.”
Selain itu, jika Anda memiliki alasan khusus yang mendukung permohonan Anda, sertakan juga alasan tersebut dalam surat permohonan. Misalnya, jika Anda mengalami kendala dalam mengakses layanan perpajakan online, jelaskan kendala tersebut dan bagaimana kendala tersebut menghambat Anda dalam memperoleh SPPT PBB secara mandiri.
Contoh Alasan Khusus:
“Saya mengalami kendala teknis dalam mengakses layanan perpajakan online milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama [Nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama] melalui situs web dan aplikasi yang disediakan. Kendala tersebut menyebabkan saya tidak dapat memperoleh SPPT PBB secara mandiri melalui layanan perpajakan online tersebut.”
Contoh Surat Permohonan Penerbitan SPPT PBB yang Jitu
Untuk membuat surat permohonan penerbitan SPPT PBB yang jitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah tips dan contoh surat permohonan penerbitan SPPT PBB yang bisa dijadikan referensi:
Gunakan Gaya Bahasa Formal dan UNIK
Surat permohonan penerbitan SPPT PBB harus ditulis dengan gaya bahasa yang formal dan sopan. Namun, untuk membuatnya lebih menarik, Anda bisa menggunakan sedikit sentuhan humor atau bahasa yang unik.
Deskripsikan Secara Jelas
Dalam surat permohonan, Anda harus menjelaskan secara jelas tujuan Anda mengajukan permohonan, yaitu untuk penerbitan SPPT PBB. Sertakan juga informasi yang diperlukan, seperti nama Anda, alamat, dan nomor objek pajak.
Poin-poin yang Perlu Dicantumkan
Berikut ini adalah poin-poin penting yang perlu dicantumkan dalam surat permohonan penerbitan SPPT PBB:
- Nama dan alamat pemohon
- Nomor objek pajak
- Alamat objek pajak
- Luas tanah dan bangunan
- Alasan mengajukan permohonan
Permohonan Surat Keterangan Pajak (SKP)
Jika Anda tidak memiliki SPPT PBB, Anda bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan Pajak (SKP). SKP dapat digunakan sebagai pengganti SPPT PBB.
Lampiran Dokumen Pendukung
Untuk memperkuat permohonan Anda, sebaiknya sertakan dokumen pendukung, seperti:
- Fotokopi identitas diri
- Fotokopi sertifikat tanah
- Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Contoh Surat Permohonan Penerbitan SPPT PBB
Berikut ini adalah contoh surat permohonan penerbitan SPPT PBB yang bisa Anda gunakan sebagai referensi:
[Your Address]
[Your City, Postal Code]
[Date]
[Recipient Name]
[Recipient Title]
[Recipient Address]
[Recipient City, Postal Code]
Kepada Yth. Bapak/Ibu [Recipient Name],
Dengan hormat,
Saya, [Your Name], warga negara Indonesia berdomisili di [Your Address], ingin mengajukan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) untuk objek pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) [NOP]. Objek pajak tersebut beralamat di [Address].
Adapun luas tanah dan bangunan objek pajak tersebut adalah sebagai berikut:
- Luas Tanah: [Land Area] m2
- Luas Bangunan: [Building Area] m2
Saya belum pernah menerima SPPT PBB untuk objek pajak tersebut. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan SPPT PBB tersebut sebagai bukti kepemilikan dan untuk keperluan administrasi lainnya.
Sebagai bahan pertimbangan, saya melampirkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Saya berharap permohonan saya dapat diproses dan disetujui. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Your Name]
Contoh surat permohonan penerbitan SPPT PBB merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mengajukan permintaan terhadap penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Surat ini menjadi titik awal bagi Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Isi surat yang jelas dan sesuai prosedur akan memperlancar proses penerbitan SPPT PBB sehingga WP dapat segera mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui pajak yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.
